Text
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD PADA BPKAD KOTA SURABAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Analisis transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui perhitungan persentase realisasi anggaran, rasio efisiensi pengelolaan anggaran, dan rasio keterbukaan informasi publik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data penelitian mencakup periode tahun 2022 hingga 2024, sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Teknik analisis data menggunakan perhitungan persentase realisasi anggaran, rasio efisiensi pengelolaan anggaran dan rasio keterbukaan informasi publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dalam pengelolaan APBD telah dilaksanakan dengan baik melalui ketersediaan dan keterbukaan dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi Pemerintah Kota Surabaya dan portal PPID. Sedangkan pada pratik akuntabilitas dalam pengelolaan APBD telah dilaksanakan dengan baik melalui penerapan sistem digital yang mendukung pencatatan, pelaporan, serta pengendalian keuangan daerah agar dapat meminimalisir kesalahan administrasi dan meningkatkan ketepatan serta keandalan laporan keuangan daerah. Namun masih terdapat beberapa faktor pendukung seperti Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki aplikasi internal secara mandiri sehingga tidak ketergantungan kepada pihak ketiga dan faktor penghambatnya seperti terdapat tingkat pemahaman dalam membaca dokumen laporan keuangan yang rendah dalam kalangan masyarakat sehingga membuat keterbukaan informasi belum tersampaikan secara optimal, serta terdapat ketidakstabilan dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang terkoneksi dengan Pemerintahan Pusat sehingga menjadi hambatan dalam integrasi data yang mengakibatkan beberapa staf perlu melakukan kerja ganda.
Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, faktor pendukung, faktor penghambat
| SA-26068 | A26/068 Ade t c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2, R. Koleksi Khusus | Tersedia - Tersedia/Baca di Tempat |
Tidak tersedia versi lain