Text
EFEKTIVITAS PENERBITAN SP2DK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SURABAYA
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerapan sistem selfassessment
memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga
diperlukan pengawasan yang efektif. Salah satu instrumen pengawasan Direktorat
Jenderal Pajak adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
(SP2DK). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas SP2DK terhadap
penerimaan pajak, peran penerbitan dan tindak lanjut SP2DK, serta hambatan
pelaksanaannya di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Landasan penelitian mencakup
konsep pajak, penerimaan pajak, self-assessment, SP2DK, efektivitas, dan
kontribusi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode
pengumpulan data yaitu observasi partisipan pasif, wawancara semi-terstruktur,
dan dokumentasi. Informan berjumlah lima orang, yaitu Kepala Seksi Pengawasan,
tiga Account Representative, dan seorang Fungsional Pemeriksa Pajak. Data
periode 2022–2025 dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan, triangulasi, serta perhitungan rasio efektivitas secara deskriptif. Hasil
penelitian ini adalah: pertama, rasio efektivitas SP2DK, yaitu perbandingan
realisasi penerimaan dengan estimasi potensi akhir LHP2DK, sebesar 49,33% pada
2022, 76,19% pada 2023, 46,37% pada 2024, dan 69,54% pada 2025, yang
menunjukkan efektivitas masih fluktuatif. Kedua, terkait peran penerbitan dan
tindak lanjut SP2DK, realisasi penerimaan meningkat dari Rp36.023.540.187 pada
2022 menjadi Rp81.965.136.264 pada 2025, meskipun jumlah SP2DK menurun
dari 2.193 menjadi 1.693 surat, sedangkan estimasi potensi akhir LHP2DK
meningkat dari Rp73.030.289.002 menjadi Rp117.861.352.390. Sebanyak 39
SP2DK belum menjadi LHP2DK pada 2024 dan turun menjadi 6 surat pada 2025.
Ketiga, hambatan pelaksanaan SP2DK meliputi kualitas data pemicu,
keterlambatan respons wajib pajak, kesulitan komunikasi, ketidaklengkapan
dokumen, perbedaan interpretasi data, dan proses klarifikasi yang belum selesai.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa SP2DK berperan dalam menghasilkan
penerimaan pajak, tetapi efektivitasnya masih fluktuatif. Kualitas data, ketepatan
sasaran, respons wajib pajak, dan kecepatan tindak lanjut lebih menentukan
daripada jumlah surat. Pengawasan perlu diperkuat melalui validasi data, pemetaan
risiko dan potensi, pemantauan LHP2DK, serta komunikasi yang lebih jelas.
Kata kunci: SP2DK, efektivitas, penerimaan pajak, pengawasan pajak, kepatuhan
wajib pajak.
| SM-26154 | M26/154 She e c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2, R. Koleksi Khusus | Tersedia - Tersedia/Baca di Tempat |
Tidak tersedia versi lain